Badan Layanan Umum Daerah atau yang sering dikenal dengan sebutan BLUD adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh UPT agar lebih fleksibel dalam penerapan pola pengelolaan keuangannya. Saat ini BLUD diwajibkan untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan. Adapun laporan keuangan yang harus disusun oleh BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 79 tahun 2018 adalah: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Entitas yang menerapkan BLUD harus menyusun anggaran terlebih dahulu atau yang disebut dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Adapun RBA yang disusun meliputi pagu anggaran; . . . Read more

Beberapa perbedaan terkait sebelum dan sesudah menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ada beberapa hal diantaranya yaitu : Pendapatan BLUD dapat digunakan sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tanpa terlebih daulu disetor kepada daerah. Anggaran belanja fleksibel, belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan Menyusun anggaran atau yang disebut Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU. Kemudian RBA diklasifikasikan kedalam jenis belanja, yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal. Setelah mendapatkan nominal total per tiga jenis belanja tersebut baru diajukan sebagai RKAKL.  Anggaran yang dulunya harus menunggu daerah dan setiap pengeluaran harus menunggu otorisasi daerah, apabila telah menjadi BLUD . . . Read more

Perhitungan SAL Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA / SiKPA tahun tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA) adalah selisih lebih / kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama satu periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan pada BLUD diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan Saldo Anggaran lebih (SAL) selama 1 (satu) periode pelaporan. Perhitungan dan angka Saldo . . . Read more

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada tiap tahunnya. Artinya walaupun terjadi pergantian pengelola dan pelaksana kegiatan di Puskesmas maka diharapkan pengembangan program/ kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Renstra Puskesmas memuat seluruh kegiatan dalam Upaya Kesehatan Wajib, Upaya Kesehatan Pengembangan dan Upaya Kesehatan Penunjang. Adapun pendanaannya melalui rencana penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Daerah, Pemerintah serta sumber dana lainnya. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui 4 (empat) tahap, yaitu: Tahap persiapan Tahap analisa situasi Tahap perumusan masalah Tahap penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas Data yang dikumpulkan antara . . . Read more

Workhsop ini merupakan workshop PRA BLUD yang diikuti oleh 30 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumenep. Workshop dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 9 September sampai dengan 11 September bertempat di Hotel Utami. Pada acara pembukaan hari pertama dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi, Kepala Dinas Kesehatan Sumenep, Agus Molyono dan dua pemateri dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan juga dihadiri segenap Kepala Puskesmas, KTU dan Bendahara dari 30 Puskesmas.           “Semakin meningkatnya kualitas pelayanan maka harus dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan masyakarat berdasarkan regulasi yang ada saat ini,” ujar Bapak Agus Mulyono dalam menyampaikan laporannya. “Bahkan persiapan . . . Read more

Jika suatu UPT / SKPD telah ditetapkan sebagai BLUD oleh Walikota maka selayaknya UPT tersebut sudah bisa menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan bisa menerapkan fleksibilitas dari BLUD diantaranya Pendapatan tidak lagi disetorkan ke Kas Daerah melainkan Pendapatan masuk ke dalam rekening BLUD, dikelola dan bisa langsung dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan BLUD. Tetapi bagaimana halnya jika SK BLUD suatu UPT / SKPD telah dikeluarkan oleh Walikota namun terkendala Peraturan Daerah masih menggunakan tarif retribusi umum.  “Kalau sudah jadi BLUD tidak ada lagi tarif retribusi, tetapi tarif jasa layanan umum. Karena sudah diberi wewenang khusus dan fleksibiltas bagi BLUD, yaitu “dikecualikan . . . Read more

Pemerintah memastikan pencabutan sistem honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) hanya berlaku bagi K/L yang telah menerima remunerasi (sistem penggajian). Bagi K/L yang berniat menerima remunerasi, maka penghapusan honorarium berlaku mulai tahun berikutnya. Tapi kalau remunerasinya sudah berjalan sebelumnya maka tidak ada lagi honorarium untuk PNS. Pemberlakuan sistem ini seharusya sudah berjalan sejak 1 Januari 2014 sejalan dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Penggajian, dan sesuai amanat PP 46 Tahun 2011, yang mana disebutkan mengenai penghapusan honarium. RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan Rancangan Peraturan Pemerintah dalam mengatur gaji dan tunjangan PNS yang merupakan penjabaran . . . Read more

Tunjangan kinerja bisa berfungsi sebagai penambah penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai tambahan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Baik” atau “Amat Baik”. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai pengurangan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Kurang” atau “Buruk”. Jenjang JPT tidak diberikan tambahan Tunjangan Kinerja karena pimpinan organisasi (JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama) harus berkinerja baik atau hanya menerima indeks tunjangan kinerja 5%. Berbeda dengan gaji pokok lama dimana PNS dengan gol dan masa kerja akan berada pada range gaji yang sama. Dengan sistem penggajian tunggal ini PNS bisa berbeda penghasilannya meskipun golongan maupun masa kerjanya sama. Kenaikan penghasilan dari P1 ke . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah atau yang lebih dikenal dengan singkatan BLUD merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksasna teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah yang berlaku umum. Banyak puskesmas dan rumah sakit yang kini menerapkan sistem BLUD karena pola pengelolaan keuangannya yang fleksibel. Fleksibel yang dimaksud adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan (PPK) dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa memprioritaskan keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek bisnis yang sehat artinya seluruh . . . Read more

Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dibandingkan dengan catatan akuntansi pada entitas BLUD yang mengelola rekening bank tersebut . Entitas BLUD melakukan koreksi saldo kas di akun kas pada bank tersebut, apabila perlu. Selain itu, rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat pada akuntansi BLUD atau sebaliknya. Catatan akuntansi entitas BLUD dan catatan menurut bank seharusnya menunjukkan saldo yang sama. Namun demikian, dalam kenyataan, jika rekening koran bank dibandingkan dengan catatan akuntansi . . . Read more