Posts Tagged with kelayakan

Mengukur potensi pasar adalah langkah penting dalam penyusunan rencana usaha. Dalam menentukan kelayakan bisnis, potensi pasar menjadi faktor krusial yang harus diperhitungkan. Mengukur potensi pasar yang tepat akan membantu Anda memahami pasar yang dihadapi, mengidentifikasi peluang bisnis yang layak, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.Langkah pertama dalam mengukur potensi pasar adalah memahami profil pasar. Profil pasar dapat dijelaskan sebagai karakteristik dan perilaku konsumen yang terlibat dalam pasar. Perilaku konsumen seperti preferensi, kebutuhan, dan kebiasaan dapat memberikan informasi penting tentang jenis produk atau layanan yang akan dicari oleh pasar. Informasi ini dapat diperoleh dari survei konsumen, wawancara, atau studi pasar . . . Read more

Pengendali internal adalah salah satu komponen penting dalam sebuah perusahaan. Pengendali internal bertugas untuk mengawasi dan menilai efektivitas sistem pengendalian perusahaan. Mereka juga berfungsi untuk melindungi kepentingan perusahaan dari risiko dan fraud yang dapat terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengukur kinerja satuan pengendali internal dalam menentukan kelayakan bisnis.Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengukuran kinerja satuan pengendali internal, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa itu satuan pengendali internal dan apa peran mereka dalam sebuah perusahaan. Satuan pengendali internal adalah bagian dari manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi risiko yang dihadapi perusahaan.Pengendali internal memiliki peran yang sangat . . . Read more

Tahun ini Puskeswan Kota Cimahi sedang melakukan persiapan untuk mengajukan permohonan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Untuk memenuhi syarat teknis penerapan BLUD, Puskeswan Kota Cimahi melakukan kajian kelayakan (feasibility study) yang didampingi oleh Tim Konsultan Syncore BLUD.Kajian kelayakan untuk penerapan PPK BLUD melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek layanan, aspek manfaat, aspek tata kelola, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek keuangan. Hasil dari kajian kelayakan penerapan PPK BLUD disampaikan kepada SKPD serta lintas sektor untuk menjadi bahan pertimbangan apakah UPT direkomendasikan untuk melanjutkan persiapan memenuhi syarat administratif. Diskusi hasil kajian . . . Read more

BBI adalah suatu unit usaha pembenihan ikan milik pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan benih ikan, dan untuk membina usaha pembenihan ikan rakyat yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Untuk menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas lebih efisien dalam pengelolaan keuangan dan lebih produktif dalam pelayanan, BBI memiliki potensi untuk dapat menerapkan BLUD. Balai Budidaya Ikan (BBI) Kabupaten Bantul adalah Unit Pelayanan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengarahkan untuk UPTD BBI kabupaten Bantul dapat segera mengusulkan penerapan BLUD.Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bantul saat ini mengalami kesulitan pada bagian teknis . . . Read more

Tim konsultan BLUD telah melakukan finalisasi Dokumen administratif dan Dokumen Studi kelayakan untuk beberapa klien dari Dinas Lingkungan Hidup.Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bekerjasama dengan Syncore BLUD terdiri dari DLHK Kabupaten Karawang, DLH kota Cilegon, dan DLH Kabupaten Cirebon. DLH kabupaten Karawang memiliki Kerjasama dengan Syncore BLUD berupa penyusunan Studi kelayakan penerapan BLUD untuk UPTD Lingkungan Hidup Wilayah II Rengasdengklok Kabupaten Karawang dan dokumen administratif sebagai syarat penerapan BLUD.Kemudian untuk DLH kota Cilegon memiliki Kerjasama dengan Syncore BLUD dalam hal penyusunan Dokumen Administratif sebagai syarat penerapan BLUD yang berlangsung selama 3 bulan.Serta Kerjasama yang terjalin antara DLH kabupaten Cirebon dengan . . . Read more

Persoalan persampahan merupakan persoalan yang cukup menyita perhatian setiap pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta.Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah . . . Read more

Rumah sakit sebagai fasilitas sosial memiliki peran yang strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit harus memenuhi persyaratan untuk pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan tetap mengacu pada kode etik profesi dan medis.Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 7, pengertian dari rumah sakit yaitu pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.Dengan demikian, rumah sakit secara mutlak harus menyediakan pelayanan berkualitas bagi para pasien.Rumah Sakit Umum (RSU) ‘Aisyiyah merupakan transformasi dari Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSIA) ‘Aisyiyah Klaten. . . . Read more

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi Jawa Tengah kembali mempercayakan konsultan Syncore BLUD dalam pilot project Kajian Kelayakan. Dihadiri oleh sejumlah tim BIB yang terdiri dari Bapak Agus Sucipto, S.PT., M.Si selaku Kepala Balai Inseminasi Buatan beserta jajarannya dipertemukan dengan tim Konsultan BLUD dalam acara Kick Off Meeting yang diselenggarakan secara online melalui zoom meeting.Rangkaian acara ini membahas mengenai detail penyusunan kajian kelayakan BIB yang meliputi timeline penyusunan dokumen, data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen kajian kelayakan, serta struktur dokumen yang akan disusun. Agenda ini melibatkan kedua belah pihak yang akan bekerjasama dalam penyusunan dokumen ini. Kajian kelayakan (feasibility study) merupakan . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat daerah. Namun, sebelum melangkah untuk mendirikan BLUD, sebuah langkah krusial harus dilakukan, yaitu melakukan studi kelayakan atau Kajian Kelayakan. Kajian Kelayakan memainkan peran yang tak tergantikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan BLUD. Berikut adalah sejumlah alasan mengapa Kajian Kelayakan sangat penting dalam proses pendirian BLUD: Evaluasi Kelayakan FinansialKajian Kelayakan memberikan pandangan menyeluruh tentang kelayakan finansial BLUD. Ini mencakup proyeksi pengeluaran dan penerimaan, serta analisis tentang apakah BLUD dapat mempertahankan diri secara mandiri atau memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah daerah. Identifikasi Risiko dan Tantangan PotensialKajian Kelayakan juga . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi sebuah konsep yang semakin populer dalam administrasi publik di Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dalam transformasi menjadi BLUD adalah melakukan kajian kelayakan. Namun, apakah kajian kelayakan benar-benar penting dalam proses menuju status BLUD bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/D)? Mari kita telaah.Apa itu Kajian Kelayakan?Kajian kelayakan adalah suatu evaluasi sistematis dan komprehensif terhadap proyek atau inisiatif yang sedang dipertimbangkan. Tujuan utama dari kajian kelayakan adalah untuk menilai apakah proyek tersebut layak dilaksanakan dari berbagai perspektif, termasuk aspek . . . Read more