Posts Tagged with Laboratorium

Pada tanggal 24 agustus 2023 tim Syncore BLUD bersama dengan Pakar BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M. Kom, M. M, CAAT melakukan kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok untuk mendampingi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok dalam mempersiapkan penerapan BLUD. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari di Aula Dinas Kesehatan Kota Depok, dengan jumlah peserta sebanyak 19 peserta yang terdiri dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala UPTD Labkesda Kota Depok, Kasubag TU Labkesda Kota Depok, dan Tim Labkesda Kota Depok.Dengan pengalaman pendampingan BLUD lebih dari 1.400 pendampingan, Bapak Niza Wibyana Tito, . . . Read more

Penyusunan Dokumen Administratif BLUD Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DKI JakartaTahun ini menjadi tahun spesial bagi Syncore BLUD. Bagaimana tidak? Untuk pertama kali dalam sejarah perjalanan mendampingi BLUD di Indonesia, di tahun 2023 ini lah Syncore BLUD dipercayai oleh Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) DKI Jakarta untuk mendampingi dalam penyusunan dokumen administratif BLUD. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Provinsi DKI Jakarta telah terbentuk sejak tahun 1972 dengan nama Laboratorium Pusat Pengkajian Masalah Perkotaan dan Lingkungan (PPMPL). Seiring dengan perkembangan dan perubahan tata kelola organisasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, nama Laboratorium tersebut terus berubah hingga pada tahun 2002, . . . Read more

Syncore Indonesia telah melakukan kunjungan ke Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) DKI Jakarta untuk koordinasi terkait regulasi penilaian persyaratan BLUD. Acara berlangsung di ruang rapat Kalpataru LLHD DKI Jakarta yang dihadiri oleh berbagai pihak baik secara offline maupun online.Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala LLHD DKI Jakarta yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan berbagai pihak untuk melakukan koordinasi persamaan persepsi regulasi dalam penilaian persyaratan BLUD. Acara berikutnya dilakukan diskusi dari Pak Ari selaku analis kebijakan di Biro Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa dalam melakukan penilaian dokumen administratif BLUD di DKI Jakarta menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang . . . Read more