posted by konsultanblud on July 23, 2019
Menteri Dalam Negeri telah menetapkan peraturan baru yaitu SE Mendagri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah. Modul tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian dan penetapan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam melakukan penilaian, kepala daerah membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan aturan baru tersebut, Tim Penilai beranggotakan paling sedikit terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai ketua, PPKD sebagai sekretaris, Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota, Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota serta tenaga ahli yang berkomppeten dibidangnya apabila diperlukan.                 Dokumen . . . Read more
posted by konsultanblud on July 22, 2019
Pada Kamis, 27 Juni 2019 Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan PT Syncore Indonesia melaksanakan workshop pola pengelolaan keuangan (penyesuaian permendagri No 79 tahun 2018). Workshop ini dilaksanakan selama tiga hari yakni 27-29 Juni 2019 bertempat di Hotel Citradream Bintaro, Tangerang. Workshop ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir, Kasubag TU Pengelola Dana Bergulir, pelaksana teknis serta staff. Acara dibuka oleh pihak Syncore kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kasubag TU Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang, Bapak Tri Samiharto SE, MM mewakili Kepala UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya . . . Read more
posted by konsultanblud on July 20, 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas kepada Badan Layanan Umum Daerah sebagai keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dala rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya fleksibilitas yag diberikan dan untuk menjawab tuntutan pelayanan masyarakat agar pelayanan publik meningkat, penetapan BLUD harus dilakukan secara selektif dan cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada 6 Februari tahun 2019 lalu, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan peraturan baru yaitu SE Mendagri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian . . . Read more
posted by konsultanblud on July 19, 2019
Pemerintah memberikan remunerasi untuk seluruh PNS mulai tahun 2019. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas SDM ini penting untuk menghadapi perkembangan jaman dan teknologi yang pesat. Remunerasi tersebut juga berbanding lurus antara tambahan kesejahteraan dengan peningkatan kinerja serta apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah membuahkan prestasi dan kinerja yang baik. Kebijakan Remunerasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menata kembali sistem penggajian para Pegawai Negeri Sipil di Negeri ini agar mereka dapat memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa tahun sebelumnya, program remunerasi dilakukan pemerintah sebagai cara memberikan gaji dengan nilai . . . Read more
posted by konsultanblud on July 18, 2019
Budaya Good Governance dan transparansi dalam Pengelolaan Pola Keuangan BLUD mulai diterapkan dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena pembentukan BLUD lebih dilatarbelakangi oleh keinginan publik serta keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mengedepankan prinsip efesiensi dan produktivitas. Dengan kapasitas yang dimiliki BLUD dalam pengelolaan BLUD ditetapkan dengan tujuan pelayanan yang berkualitas dan tidak untuk mencari keuntungan. Penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik melalui implementasi tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang kuat, serta budaya organisasi yang kondusif. Semua itu harus tercermin dalam operasional dan manajemen berkualitas yang diterapkan di setiap masing-masing BLUD. Antusiasme masing-masing . . . Read more
posted by konsultanblud on July 17, 2019
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 memfokuskan pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangannya dengan sebutan Badan Layanan Umum. Demikian juga di lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat banyak Perangkat Kerja Daerah yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan khususnya dalam pasal 150 yaitu “Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan”. Untuk itu, pada tanggal . . . Read more
posted by konsultanblud on July 16, 2019
Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 memfokuskan pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangannya dengan sebutan Badan Layanan Umum. Demikian juga di lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat banyak Perangkat Kerja Daerah yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut. Sebelum mengetahui apa saja Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu kita memahami hal yang mendasar mengenai perbedaan satker biasa dengan satker yang telah menjadi BLUD. Setelah satker yang nantinya menjadi BLUD penuh, maka satker tersebut 100% . . . Read more
posted by konsultanblud on July 15, 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 orang atau 5 orang. Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas BLUD yang bersangkutan harus memenuhi syarat : 1.      Sehat jasmani dan rohani 2.      Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD 3.      Memahami penyelenggaraan pemerintah . . . Read more
posted by konsultanblud on July 13, 2019
Pejabat Pengelola menurut Permendagri No. 79 tahun 2018 terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. Akan tetapi Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan nomenklatur yang  berlaku di BLUD. Jika dibandingkan dengan Permendagri No. 61 tahun 2007 tidak ada perubahan dalam susunannya. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah/Bupati. Dalam struktur organisasi Pemimpin BLUD akan bertanggungjawab kepada Kepala daerah lalu pejabat keuangan dan pejabat teknis akan bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD. Tugas Pemimpin BLUD dalam Permendagri No. 79 tahun 2018 adalah sebagai berikut : memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebiii efrsien dan . . . Read more
posted by konsultanblud on July 12, 2019
Berlatar belakang dari Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dimana Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan untuk mengisi kekosongan aturan terkait transfer dana Kapitasi BPJS langsung ke Puskesmas. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis  Daerah (UPTD) mengalami dilema karena tidak bisa menggunakan Dana Kapitasi secara langsung, melainkan harus mentransfer dana tersebut ke Kas Daerah dan mengajukan penggunaan dana tersebut sesuai mekanisme yang sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ UPTD yang lain. PP No. 32 tahun 2014 menjadi solusi sementara untuk kedilemaan puskesmas sendiri, solusi permanen . . . Read more