Posts Tagged with seminar desa

Sesuai dengan salah satu janji kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), pemerintah saat ini tengah berusaha membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan desa sebagai salah satu fokus utamanya.Hal tersebut terlihat jelas dengan ketegasan pemerintah untuk mulai memberlakukan Undang – Undang (UU) Nomor (No) 6 tahun 2014 tentang Desa, atau dikenal dengan UU Desa yang didalamnya mengatur tentang dana Desa.Melalui peraturan tersebut pemerintah berencana menggelontorkan Dana Desa dalam jumlah yang cukup fantastis. Rencana itu tentu menjadi angin segar bagi pemerintah desa yang sudah memiliki kesiapan. Baik dari segi perencanaan pembangunan desa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah . . . Read more

Sesuai dengan amanah Undang – Undang (UU) Nomor (No) 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa, dan PP No 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolaan dana desa, pemerintah tengah berencana menurunkan angka desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa mandiri.Untuk itu pemerintah telah menyediakan dana anggaran pembangunan desa dalam jumlah yang cukup fantastis. Tidak tanggung – tanggung, besaran dana tersebut bahkan dikabarkan mencapai Rp1Miliar per desa.Namun sayangnya, dana desa yang cukup besar tersebut baru dapat diturunkan jika semua prosedur sudah dipenuhi oleh masing – masing desa. Salah satunya adalah RPJM Desa yang memiliki . . . Read more

Dana Desa yang rencananya bisa mencapai Rp1miliar per Desa bukanlah sesuatu yang diberikan tanpa ada harapan. Terhitung mulai tahun ini, seluruh desa se Indonesia dihadapkan dengan tantangan baru.Bagi beberapa desa yang sejak semula sudah maju dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mapan / terencana, tentu tantangan itu tidak terlalu mengejutkan. Namun bagi desa – desa yang belum memiliki pemahaman tentang perencanaan BUMDes secara matang, adanya dana besar bukan tidak mungkin hanya menjadi beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut akan menuntut pertanggungjawaban.“Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa dengan adanya Dana Desa . . . Read more

YOGYAKARTA - Amanah Undang-Undang (UU) Nomor (No) 6 tahun 2014 yang menggantikan UU No 72 tahun 2009 telah menggeser paradigma dari ‘membangun desa’ menjadi ‘desa membangun’. Dengan kata lain, desa yang sebelumnya selalu menjadi objek pembangunan kini harus mulai bergerak menjadi subjek pembangunan mandiri.Seiring dengan pemberlakuan UU No.6 tahun 2014 atau yang kemudian dikenal dengan nama UU Desa, pemerintah pusat pun siap mengalirkan dana hingga mencapai Rp1 miliar per desa.Namun, disisi lain, pemberlakuan UU Desa ini juga berimbas pada beberapa konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pihak desa. Hal tersebut antara lain pembukuan keuangan desa yang berbasis akuntansi, penyusunan RAPBDes yang sesuai . . . Read more

SRAGEN (KRjogja.com) - Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar berbagai pameran produk dan inovasi serta lomba ketrampilan SMK atau yang dikenal sebagai FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) Lomba Keterampilan SMK.Gelar inovasi beragam produk SMK yang berlangsung dari Selasa (12/05/15) hingga Kamis (14/05/2015) ini mengambil tempat di GOR Diponegoro, Sragen, dalam rangka memperingati Hardiknas sekaligus Hari Jadi Sragen yang ke-269.Dari sekian produk-produk SMK yang diperkenalkan di ajang tersebut, SMKN 1 Sragen berani tampil beda, dengan menjadi satu-satunya SMK yang memperkenalkan layanan bidang Jasa Akuntansi, atau lebih tepatnya Pengelolaan Keuangan Desa sebagai produk unggulan mereka.Guru Bidang Akuntansi SMKN 1 Sragen Baskoro Hadi menyatakan, pilihannya . . . Read more

Hari kedua Pelatihan Penyusunan APBDes diisi oleh Senior Partner Syncore, Bpk Rudy Suryanto dan diramaikan dengan diskusi bersama Direktur Utama PT Syncore Indonesia, Bpk Niza Wibyana Tito. . . . Read more

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah membawa berbagai macam konsekwensi logis yang harus dijalankan oleh desa sebagai bagian dari usaha menuju cita - cita "Desa Membangun." Berbeda dengan idiom "Membangun Desa" saat ini desa dituntut untuk lebih pro aktif dan mandiri. Untuk itu pemerintah pusat telah menjanjikan adanya dana desa yang besarannya dapat mencapai Rp1miliar. Namun dana tersebut tidak diberikan secara cuma - cuma. Hanya desa - desa yang sudah paham dengan idiom "Desa Membangun" yang akan mendapatkan dana pembangunan.Salah satu indikator sebuah desa dapat memahami idiom tersebut adalah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu membuat rencana serta laporan . . . Read more

Sejak diberlakukannya Undang – Undang (UU) Nomor (No) 6 tahun 2014 yang menggantikan UU No 72 tahun 2009, desa yang sebelumnya selalu menjadi objek pembangunan kini berubah menjadi subjek pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat acara Seminar Nasional “Persiapan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” yang diselenggarakan oleh Dashboard Ekonomi Kerakyatan (DEK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Lembaga Konsultan, Pengembang Software dan Training SYNCORE, di Yogyakarta, Jum’at (6/3/2015).Menurutnya, UU No 6 tahun 2014 tersebut telah memberikan . . . Read more